Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan program kartu sembako yang masing-masing berjumlah Rp 300 ribu selama tiga bulan.
Program ini dilakukan untuk pengentasan angka kemiskinan di tanah air.
"Top up BLT Desa Rp 300 ribu kali tiga bulan. Jumlah sasarannya adalah 694 KPM dan ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui siaran pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (18/11/2021).
Sementara itu terkait dengan program kartu sembako, jumlah penerima berdasarkan perhitungan dari Kemensos bakal mencapai 1,4 juta penerima.
"Program kartu sembako di top-up juga Rp 300 ribu kali tiga bulan, jumlahnya nanti menurut ibu Mensos sekitar 1,4 juta dan ini akan dilaksanakan di akhir atau awal Desember," katanya.
Di samping itu pemerintah dalam waktu dekan akan menyelenggarakan survei khusus susunan kemiskinan di bulan Desember.
Ini dilakukan agar penerima bantuan sosial dari pemerintah bisa tepat sasaran.
Kementerian Sosial (Kemensos) telah menetapkan lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan yang akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
"Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI), ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya," kata Mensos Tri Rismaharini.
Ia menjelaskan lima aspek yang menjadi pedoman klasifikasi dalam menetapkan seseorang berhak menerima Bansos terdiri atas tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang, dan papan.
Sementara sembilan kriteria kemiskinan itu yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian.
Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik.
Menurut dia saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal diperkotaan dan memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi serta memiliki mobil yang terdata masih mendapat bantuan sosial.
"Sesuai UU 13/2011, data itu dari daerah, jadi data kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima (Bansos). Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak nge-drop," katanya.?
