Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan mekanisme perdagangan karbon, sebagai buntut kesepakatan pasar karbon yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP26). Untuk itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah meminta Bursa Efek Indonesia (BEI), Kementerian Keuangan, dan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk mempersiapkan mekanisme tersebut.
Sejauh ini, BEI telah menjalankan perdagangan terkait perubahan iklim, dengan peluncuran green bond, green sukuk, dan green investment. Dengan penambahan mekanisme perdagangan karbon, carbon trading dapat dilakukan di dalam negeri.
"Mungkin perlu ada tambahan di mana bursa efek perlu mempersiapkan terkait dengan carbon trading, bersama dengan Kemenkeu dan KLHK," kata Menko Airlangga dalam acara CEONetworking 2021 di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menurut Airlangga, masuknya carbon trading dalam mekanisme bursa akan menjadi hal positif bagi Indonesia. Ia berharap carbon trading ini dapat diluncurkan saat Indonesia memegang Presidensi G20 tahun ini, mulai 1 Desember 2021 hingga Oktober 2022.
"Ini jadi PR tersendiri untuk timnya Pak Inarno dan tentu pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan KLHK, dan tentunya OJK. Perlu mempersiapkan regulatory framework untuk perdagangan ini. Kita ingin ini bisa dilakukan di Indonesia, bukan di negara lain," ujar Menko Airlangga.
Saat COP26 berakhir pada Sabtu (13/11/2021) lalu, hampir 200 negara sepakat untuk menerapkan pasar karbon dalam merespons perubahan iklim dunia. Dalam perdagangan karbon, produk yang diperjual-belikan adalah kredit carbon.
Perusahaan atau negara yang menghasilkan emisi karbon melebihi batas, akan membeli kredit karbon untuk mengeluarkan emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industri. Sementara perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas, dapat menjualnya di pasar karbon.
