Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, mengklaim bahwa banyak pihak yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda .
Menurut Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan pada acara Bimtek Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/2/2022).
"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar Muhaimin dalam keterangannya dikutip Minggu (27/2/2022).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyatakan, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja, sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.
"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tuturnya.
Baca juga: Gelar Ritual di Pantai Pantai Watu Ulo Jember, Belasan Warga Nganjuk Dibubarkan Polisi
Beda dengan Survei
Lebih lanjut Wakil Ketua DPR tersebut mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024, atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.
"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," jelasnya.
Muhaimin menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya. Namun semua kembali lagi diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemimpin partai Politik.
Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut. Sejauh ini, selain Muhaimin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda.
"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," tuturnya.
