Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu menegaskan, hasil survei popularitas dan elektabilitas bukan tolok ukur seseorang pantas menjadi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Dia menilai, kematangan kriteria dan gagasan sangat penting untuk membawa Indonesia lebih maju.
"Dinamika menuju Pilpres 2024 menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami di PENA 98. Karena Pilpres 2024 akan menentukan arah perjalanan bangsa, setidaknya lima tahun ke depan," kata Adian saat meresmikan kantor Graha Pena 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).
Baca Juga: Karangan Bunga Berjejer di Jalan HOS Cokroaminoto, Ada dari Presiden Jokowi, Ini Alasannya
Adian mengatakan, delapan kriteria itu lahir dari diskusi panjang, membaca berbagai literasi dan juga riset di berbagai daerah. Diharapkan, kriteria-kriteria itu bisa menjadi pedoman bagi rakyat untuk menentukan pilihannya dalam Pilpres 2024.
kriteria-kriteria capres-cawapres, lanjut Adian, disusun dengan kesadaran pada arah dan tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis, modern dan berlaku adil tanpa diskriminasi.
“Menjadi negara yang menghargai dan menghormati setiap rakyatnya tanpa kecuali dengan menempatkan rakyat bukan sebagai objek tetapi subjek bagi negara,” ujarnya.
Lebih lanjut Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, kriteria yang disusun bukan berdasarkan ketidaksukaan, keberpihakan pada satu, dua orang ataupun kelompok. Melainkan disusun berdasarkan harapan-harapan yang baik bagi Indonesia di masa depan.
"Kriteria ini disusun berdasarkan harapan-harapan agar hal-hal buruk yang pernah dilewati bangsa ini tidak lagi terulang di masa depan," ungkap Adian.
“Sebagai bagian dari Aktivis 98, maka kami punya kewajiban moral, intelektual dan sejarah untuk memastikan arah perjuangan reformasi tetap berjalan walaupun mungkin dalam prakteknya tidak atau belum sempurna,” imbuhnya.
Adapun delapan kriteria capres-cawapres, yakni pertama, capres harus menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan.
Kriteria kedua, diungkapkan Adian, capres 2024 bukan bagian dari rezim Orde Baru (Orba), tidak memiliki watak otoritarianisme orba dengan pendekatan militeristik dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang akut.
Sebab, menurut Adian ragam corak orba tersebut mestinya sudah diakhiri sejak reformasi 1998.
“Capres 2024 yang masih tersandera dalam pemikiran, perilaku, apalagi berafiliasi dengan rezim Orde Baru, dipastikan tidak akan mampu membawa Indonesia melangkah maju tanpa beban masa lalu,” tuturnya.
Baca Juga: Didukung JoMan Maju Pilpres 2024, Prabowo Merasa Tambah Muda
