Anggota DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi dirotasi dari kursi Wakil Ketua BURT DPR dan menjadi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pencopotan ini pun memberikan tanda tanya apakah ada kaitannya dengan Dewan Kolonel yang dibentuk beberapa waktu lalu dan mendapat teguran keras dari DPP PDIP.
Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan, Rotasi terhadap Johan Budi adalah keputusan yang dilakukan oleh DPP PDIP. Di mana ia bilang yang mempunyai wewenang untuk memberikan penjelasan adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Saya mana tahu. Kalau dugaan saya enggak. Cuma supaya pasti juga, tanya Pak Sekjen," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Baca Juga: Tak Cuma Ganjar, PDIP Juga Sanksi Kader Dewan Kolonel: Keras dan Terakhir
Utut juga belum bisa memastikan apakah fraksi PDIP bakal melakukan rotasi kembali kepada anggota DPR Fraksi PDIP.
"Enggak juga. Ada penugasan baru di beberapa tempat," urai dia.
Baca Juga: Soal Isu Presiden Jokowi jadi Ketum PDIP, Ganjar: Waspadai Penumpang Gelap dan Adu Domba
Sementara itu, Johan Budi memberikan penjelasan perihal perputaran rotasi di AKD DPR adalah hal yang biasa. Sebab tidak hanya PDIP saja yang melakukan itu, tapi beberapa fraksi lainnya juga.
"Ya menurut saya biasa aja, karena kan sering terjadi kan perpindahan AKD kan dan tidak ada indikasi batasan waktunya harus berapa kan itu gak ada. Ada yang cepat, ada yang singkat, saya kan akhir Februari kan di BURT, per Oktober kemaren tanggal 12 saya diminta ke Baleg," jelas Johan.
Diketahui sebelumnya DPP PDIP turut memberikan sanksi kepada kadernya yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel. Adapun Dewan Kolonel merupakan buatan sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP, untuk memoles elektabilitas Puan Maharani.
