Kemendagri Bantah Menteri Tito Usulkan Pilkada Tidak Langsung
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Kemendagri).
News

Kemendagri Bantah Menteri Tito Usulkan Pilkada Tidak Langsung

Terus kalau tidak langsung, dipilih lagi DPRD?

Rabu, 20 November 2019 13:27 WIB 20 November 2019, 13:27 WIB

INDOZONE.ID - Kementerian Dalam Negeri membantah mendorong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung dalam rencana revisi UU Pilkada.

"Kemendagri dalam hal ini Pak Menteri tak pernah meminta Pilkada dilakukan secara tidak langsung. Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji," ujar  Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. 

Ia menegaskan, riset diusulkan dilakukan oleh lembaga yang kredibel dan realible. Dengan penelitian yang obyektif tersebut, bakal jadi bahan rekomendasi apakah tetap mempertahankan Pilkada langsung atau mengubah menjadi Pilkada tak langsung dengan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan. 

"Pelaksanaan Pilkada merupakan wujud implementasi dari Pancasila dan UUD 1945, sekaligus sebagai konsekuensi dari negara demokrasi. Oleh karenanya, harus kita kawal dan kita sukseskan bersama," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, Pilkada langsung tidak memberikan dampak yang rata, lantaran ada daerah yang memang menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Namun, ada juga daerah yang gagal dengan menghasilkan pemimpin yang justru korupsi. 

"Nah ini mungkin sekali lagi, jawabannya adalah evaluasi dan kajian akademik. Saya sudah memulainya, saya minta kepada Balitbang Kemendagri, itu anggaran pakai semuanya untuk membuat evaluasi dengan lembaga yang reputasinya bagus dan dikenal objektif," katanya. 

Kemendagri, sambungnya, telah memerintahkan kepada Biro Pusat Statistik Kemendagri untuk membuat indeks democratic maturity atau kedewasaan demokrasi di setiap daerah.  

Dari indeks tersebut,lanjut ia, nantinya dapat dilihat daerah mana yang siap menerima Pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima Pilkada langsung. 

"Jangan kita kemudian memberikan single bullet, jadi memberikan satu tombak saja, yaitu digenalisir Pilkada langsung semua. Dampaknya ternyata kita lihat setelah 15 tahun, ada dampak-dampak negatif," katanya. 

Artikel Menarik Lainnya:
 

TAG
alwan
alwan

Alwan

Writer
Alwan Ridha R

Alwan Ridha R

Reporter
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU