Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, 'menantang' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani membongkar kasus-kasus korupsi besar di Tanah Air.
Sikap Mahfud MD itu menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang diinisiasi KPK terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Selasa (7/1/2019) malam.
OTT Saiful Ilah merupakan operasi KPK pertama setelah UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK hasil revisi berlaku pada 17 Oktober 2019.
"Jangan hanya OTT kecil, itulah maksudnya kita dukung OTT jalan terus. Akan tetapi, juga supaya yang besar-besar ini dibuka agar ada buktinya," kata Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Presiden Joko Widodo pun ingin KPK kuat agar bisa membongkar praktik korupsi besar, khususnya di sektor minyak dan gas (migas), mengingat situasi itu sangat merugikan negara.
"Sudah diinformasikan oleh pemerintah, sektor migas itu luar biasa. Presiden sudah melakukan langkah ke dalam untuk organisasinya, tetapi tindakan hukumnya kan harus KPK, misalnya dan itu sudah diketahui sejak dulu sampai sekarang," ujar Mahfud MD.
