Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Bambang Purwanto, mengatakan distribusi program pangan murah bagi pemegang kartu di Jakarta dihentikan sementara waktu.
Sebabnya untuk menghindari kerumunan yang dapat berpotensi terhadap penularan virus corona (Covid-19) ketika pendistribusian, apalagi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Distribusi pangan murah itu kami hentikan sebelum masa PSBB hingga saat ini. Karena itu kan terjadi kerumunan," kata Bambang di Jakarta, Senin (27/4/200).
Bambang menerangkan, pihaknya kini tengah mempersiapkan format atau mekanisme pendistribusian pangan murah yang lebih baik. Nantinya pangan murah didistribusikan dengan cara online dan akan melibatkan ojek online.
"Kami menghindari agar distribusi pangan murah ini tidak menyebabkan kerumunan. Makanya ke depan warga kita kasih solusi terbaik dengan cara online mereka bisa pesan pangan murah itu, tanpa harus datang ke pasar," ujarnya.
Dia menyampaikan, pihaknya akan menanggung beban biaya pengantaran pangan murah melalui ojek online. Setelah semua sistem selesai, maka distribusi pangan murah akan kembali dilakukan.
"Rencana ditanggung oleh Pemda, sesegera mungkin kalau perangkat bisa berfungsi semuanya, kami juga enggak mau mereka ada masalah pangan," tuturnya.
"Saat ini sistem sedang kami persiapkan, jadi warga tinggal lewat online. Sehingga pendistribusian selama pandemi rencananya akan seperti itu," tambah dia.
Ia mengakui, pihaknya khawatir jika distribusi pangan murah tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19 justru akan berdampak buruk bagi masyarakat. Bahkan, berdasar pengalaman sebelumnya, banyak masyarakat yang tidak mengenakan alat pelindung kesehatan seperti masker dan sebagainya.
"Kami enggak berani ambil risiko. Dalam distribusi pangan murah, umumnya masyarakat kan sulit dikendalikan. Jadi kami takut mereka tertular. Karena warga ada yang tidak pakai masker," sebutnya.
Ia juga mengaku sebelumnya distribusi pangan murah sempat dilakukan dengan skema ganjil genap. Namun, tersebut tidak menyelesaikan masalah, karena tetap menyebabkan adanya kerumunan.
"Kemarin sempat melakukan skema ganjil genap, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.
Sekadar informasi, pangan murah berbeda dengan bantuan sosial. Karena pangan murah tidak diperoleh secara gratis sehingga penyalurannya tidak bisa disamakan.
Artikel Menarik Lainnya:
