Persidangan kasus hilangnya nama Djoko Tjandra dalam red notice cukup menghebohkan ketika jaksa menyebut Irjen Napoleon Bonaparte (NB) meminta uang Rp7 miliar untuk dibagikan ke petinggi. Padahal penuturan itu pun diklaim Mabes Polri tidak pernah ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pihak kepolisian.
Mabes Polri pun kini mempertanyakan terkait pengakuan itu. Polri mempertanyakan mengapa jenderal polisi bintang dua itu tidak membeberkan keterangan itu saat proses pemeriksaan itu berlangsung.
"Waktu diperiksa kenapa dulu tidak menyampaikan itu, tapi kenapa sekarang di pengadilan menyampaikan itu?," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono kepada wartawan, Rabu (4/11/2020).
Brigjen Awi mengatakan hal itu tentunya akan menjadi evaluasi sendiri bagi Polri. Polri sendiri menyebut masih menunggu perkembangan dari kasus tersebut.
"Kemarin waktu pembacaan tuntutan disampaikan demikian yaitu yang disampaikan yang bersangkutan. Nanti kita sama-sama menunggu bagaimana perkembangannya, tentunya nanti kita sama-sama perhatikan tentunya menjadi bahan evaluasi," beber Awi.
Sekedar informasi dalam persidangan kasus itu, Irjen Napoleon sempat menyinggung soal petinggi. Irjen Napoleon disebut jaksa sempat meminta uang sebesar Rp7 miliar dengan tujuan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dalam red notice.
Dalam persidangan itu terutama saat pembacaan dakwaan oleh jaksa, Irjen Napoleon disebut didakwa meminta suap lebih kepada Djoko Tjandra. Suap itu disebut-sebut tak hanya untuk dirinya ternyata juga untuk petinggi yang entah petinggi apa yang dimaksud.
