Indonesia Police Watch (IPW) meminta agar para pensiunan maupun para pejabat agar tidak melakukan intervensi kepada Polri dalam kasus pengeroyokan anggota TNI yang dilakukan oleh rombongan motor gede (moge) di Bukittinggi, Sumatera Barat.
"Para pensiunan dan mantan pejabat tinggi jangan mengintervensi Polres Bukittinggi maupun Polda Sumbar dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan sejumlah pengendara moge terhadap dua anggota TNI di daerah itu," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada Indozone, Senin (2/11/2020).
Untuk Polri sendiri, Neta menyebut Polri jangan mau ketika diintervensi oleh siapapun. Dia menyebut Polri di Sumbar harus tetap bersifat promoter.
"IPW berharap jajaran Polres Bukittinggi dan Polda Sumbar juga jangan mau diintervensi oleh siapapun termasuk oleh para pensiunan yang sok kuasa," beber Neta.
Lebih jauh Neta berharap agar Polri menolak pengajuan penangguhan penahanan dari para tersangka hingga kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Sebab, IPW menilai penangguhan penahanan jika dikabulkan oleh Polri dapat menimbulkan efek negatif terhadap Polres Bukittinggi.
"IPW juga berharap, kedua korban jangan mau menerima tawaran damai dari para pelaku penganiayaan. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi para pelaku maupun para pengendara moge lainnya agar tidak arogan, tidak ugal-ugalan dan tidak ringan tangan main keroyok di jalanan," kata Neta.
Seperti diketahui, sebuah video viral tersebar di media sosial menampilkan aksi pengeroyokan terhadap anggota TNI yang dilakukan oleh kelompok moge. Insiden itu terjadi di kawasan Bukittinggi.
Dalam kasus ini Polri sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Kelima orang itu merupakan anggota dari rombongan moge tersebut.
