Benarkah Kemenhan Ajukan Proposal Utang Luar Negeri Rp 296 Triliun Demi Tambah Alutsista?

- Minggu, 6 September 2020 | 21:56 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat disambut oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika tiba di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2019). (ANTARA/Biro Humas Kemhan/pri)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat disambut oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika tiba di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2019). (ANTARA/Biro Humas Kemhan/pri)

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut-sebut mengajukan proposal utang luar negeri sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 296 triliun. 

Utang luar negeri itu kabarnya dijadwalkan untuk periode lima tahun ke depan. Yakni tahun 2020-2024. 

"Proposal tersebut telah dikirim ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pada 13 Juli 2020," tulis situs janes.com yang mengaku menerima salinan surat tersebut pada awal September 2020. 

Pada situs itu, tertulis bahwa utang luar negeri tersebut akan digunakan untuk mendanai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AD, TNI AU dan TNI AL. 

Utang itu rencananya juga akan dipakai untuk membeli kapal fregat sekelas SIGMA 10514 dan 24 unit jet tempur F16V buatan Lockheed Martin Amerika Serikat.

Kendati demikian, belum ada pihak bersangkutan di atas yang bisa dikonfirmasi mengenai informasi tersebut.

Terpisah, Prabowo Subianto dikabarkan menemui Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2020) sore.

Seperti dikutip dari siaran pers Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Prabowo datang sendiri menemui Kiai Ma'ruf dengan maksud untuk silaturahim. 

Sebab, sejak pelantikan Kabinet Indonesia Maju, Prabowo dan Kiai Ma'ruf memang belum pernah bertemu secara resmi.

Selain itu, lanjut dia, Prabowo juga melaporkan tentang rencana perbaikan alutsista. Prabowo mengungkapkan rencana perbaikan pesawat tempur, kapal, dan tank untuk TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

"Menhan menilai apabila membeli baru terlalu mahal dan tidak bisa langsung diadakan. Oleh sebab itu, akan lebih bagus apabila ada perbaikan-perbaikan," kata Masduki.
 

Artikel Menarik Lainnya:

 

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X