Bupati Natuna Hamid Rizal menanggapi rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan menghibahkan kapal asing pencuri ikan untuk nelayan. Menurutnya, kapal dengan ukuran besar tersebut tidak cocok untuk nelayan di daerahnya.
"Masyarakat tidak mampu mengoperasionalkan kapal itu, khususya untuk Natuna," kata Bupati Natuna Minggu (24/11), dilansir dari Antara.
Dia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pada dasarnya baik, seperti penenggelaman kapal yang menjadi 'shock therapy'. Begitu pula dengan kebijakan memberikan kapal untuk nelayan. Tapi, nelayan di Natuna lebih butuh kapal berukuran menengah.
Soalnya, warga Natuna biasanya mencari ikan di pagi hari dan sudah pulang di sore hari. Sementara, kapal asing berukuran besar biasanya akan mencari ikan selama berminggu-minggu. Kebutuhan bahan bakarnya juga sangat besar.
"Susah mengubah budaya masyarakat yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Mencari ikan pagi pulang sore," kata dia.
Namun, jika rencana ini terealisasi suatu saat nanti, Hamid berharap pemerintah Indonesia ikut memberikan subsidi bahan bakar.
"Operasional kapal itu besar, minyaknya bisa berton-ton. Satu kapal membutuhkan minyak puluhan juta. Harus ada bapak angkat," kata dia.
Lalu, terkait kebijakan mempertimbangkan larangan penggunaan cantrang, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Yang pasti, nelayan di Natuna sekarang sudah tidak memakai cantrang lagi yang berdampak pada melimpahnya ikan di sana.
"Sebenarnya cantrang merusak, habis ikan-ikan yang kecil. Dulu nelayan Natuna pernah menggunakannya, sejak dilarang sudah tidak ada lagi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana menyerahkan kapal-kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dapat diserahkan ke nelayan, bukan ditenggelamkan.
"Kapal yang ada ini, apa ada ribuan kapal, nah hasilnya apa. Ini bagaimana kalau kita serahkan. Kalau masih bagus untuk disita negara, kemudian kita reparasi untuk diserahkan ke nelayan," kata Edhy di Menara Kadin Jakarta, Senin.
