Anggota DPR RI, Dave Laksono, meminta pemerintah meniru Malaysia terkait upaya memindahkan ibu kota negara. Dave memuji langkah otoritas negeri Jiran ketika memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur (KL) ke Putrajaya pada 1999.
Malaysia memilih Putrajaya sebagai ibu kota karena pertimbangan jarak, yakni hanya 25 kilometer dari KL. Keputusan itu diambil karena KL adalah pusat bisnis yang riskan "ditinggalkan".
"Walaupun pusat pemerintahan digeser dari KL ke Putrajaya, itu kan tidak jauh," kata Dave kepada Indozone.
Otoritas Malaysia pun tidak butuh biaya besar memindahkan pusat pemerintahan. Sistem birokrasi digeser ke Putrajaya karena akses mudah, serta pembangunan infrastruktur yang cepat tanpa riset mendalam.
"Memindahkan ibu kota, berarti berapa ribu bahkan ratusan ribu ASN (Aparatur Sipil Negara) yang harus dipindahkan? Itu semua mencangkup dari presiden, menteri, semua jajarannya, belum lagi keluarga, hingga pihak pendukung mereka," tutur Dave.
Dave mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mencari lokasi terdekat dari Jakarta untuk memindahkan ibu kota. Langkah itu bakal lebih efisien dan minim biaya.
"Memindahkan dan membangun satu kota baru membutuhkan biaya ratusan triliun, serta juga belum tentu bisnis mau pindah semua," ujar Dave.
Jokowi mengatakan lokasi ibu kota baru adalah di Kalimantan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut segala aspek dalam proses pemindahan ibu kota sedang dikaji secara mendalam.
