Kader PDI Perjuangan Puan Maharani mencatatkan sejarah di dunia politik Indonesia. Dia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Puan dilantik bersama empat pimpinan DPR lainnya dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/10).
Darah politikus sudah mengalir dalam diri wanita berusia 46 tahun itu. Sang kakek adalah Presiden Pertama RI Soekarno. Sementara sang ibu merupakan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP.
Puan memulai pengalaman berorganisasi dari usia muda. Pada 2006, dia bahkan ditunjuk sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Luar Negeri.
Dia kemudian fokus dalam kepengurusan PDIP. Saat ini, Puan menjabat Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga di partai berlambang banteng itu.
Awal Karier di DPR
Pada tahun 2009, Puan menjajal peruntungan dengan maju sebagai calon legislatif (caleg) anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah V. Dia lolos ke Senayan setelah meraup 242.504 suara.
Pada pemilihan umum 2014, perempuan kelahiran 6 September 1973 tersebut kembali maju dalam perebutan kursi DPR. Dapilnya tetap sama, Jateng V. Hasilnya pun sama, Puan lolos dengan perolehan suara tertinggi dengan 369.927 suara.
Di periode ini, Puan dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDIP di DPR. Namun, tugasnya di DPR tak selesai hingga akhir periode.
Jadi Menko Jokowi
Puan ditarik Presiden Joko Widodo untuk membantu eksekutif. Dia dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jebolan Universitas Indonesia ini satu-satunya Menko yang tak pernah diganti Jokowi.
Pada Pemilu 2019, Puan memutuskan untuk kembali berkarier di legislatif. Dia lagi-lagi menembus DPR dengan perolehan suara terbanyak, yaitu 404.034 suara. Setelah terpilih menjadi anggota DPR, Puan pun mengundurkan diri dari jabatan Menko PMK.
Kini, tugas baru sudah menunggu Puan Maharani. Tantangan pun terbilang berat karena ada beberapa Rancangan Undang-Undang yang harus dibahas. Apalagi sejumlah RUU di antaranya menjadi kontroversi di masyarakat.
