Transportasi Buruk, Warga Jakarta Rugi Rp36 Triliun

- Kamis, 3 Oktober 2019 | 17:34 WIB
Kendaraan terjebak kemacetan saat melintasi Tol Dalam Kota arah Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/9). (Antara/Reno Esnir).
Kendaraan terjebak kemacetan saat melintasi Tol Dalam Kota arah Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/9). (Antara/Reno Esnir).

Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan warga Kota Jakarta mengalami kerugian materi hingga USD2,6 miliar atau sekitar Rp36 triliun dalam setahun.

Kerugian itu terjadi akibat kemacetan lalu lintas. Tata kelola transportasi yang buruk dan belum terintegrasi dengan kota-kota di sekitar Ibu Kota, menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan. 

Adapun Global Director for Urban and Territorial Development, Disaster Risk Management and Resilience World Bank, Sameh Wahba, mengatakan  kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas mencapai USD4 miliar (Rp56 triliun) pertahun untuk skala nasional. 

"Itu adalah total kerugian akibat kemacetan lalu lintas di 28 wilayah metro di Indonesia. Angka ini setara dengan 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional," kata Sameh, di Jakarta, Kamis (3/10). 

World Bank memandang perlu dilakukan pembenahan berupa pengelolaan urbanisasi yang baik, yakni mulai dari pengintegrasian kebijakan transportasi publik, penataan lingkungan perkotaan, ketersediaan air bersih, serta penanganan masalah sampah. 

"Jadi urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik, akan memberikan tekanan pada kemacetan, polusi, daerah kumuh, serta pemukiman dan infrastruktur," tutur Sameh.

Pemerintah melalui Bappenas menyatakan bakal fokus pada berbagai permasalahan akibat arus urbanisasiasi 2020-2024. Sebagai proyek percontohan, 10 kota metro dari total 28 kota di seluruh Indonesia akan dilakukan redefinisi. 

Adapun sepuluh kota yang akan menjadi percontohan, antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, dan Manado. 

"Jadi bentuk integrasi dan bidang-bidang apa saja. Namun, yang pasti harus public transprortation, air sama sampah. Itu tiga utama yang barangkali kita utamakan. Bisa menggunakan APBD untuk suatu sistem yang terintegrasi, meliputi semua daerah di wilayah metropolitan," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam kesempatan yang sama. (SN)

Artikel Menarik Lainnya

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X