Basuki Hadimuljono dipercaya kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.
Pria yang akrab dipanggil pak Bas itu diminta meneruskan pembangunan infrastruktur negeri dan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan konektifitas di wilayah-wilayah terluar, agar penyebaran perekonomian tercapai.
Di hadapan seluruh jajarannya, pak Bas meminta kepada anak buahnya untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanahkan oleh masyarakat dengan bekerja lebih baik dari periode sebelumnya.
“Kita bersyukur masih diberikan kepercayaan oleh Presiden karena team work yang solid dari Kementerian PUPR,” kata Basuki di Kantornya, Jakarta, Rabu (23/10) malam.
Basuki juga menegaskan kembali bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan agar dihubungkan dengan kawasan-kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan industri sehingga akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Menteri Basuki mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Saya minta Dirjen Bina Marga untuk menghubungkan jalan tol yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sampai exit dilanjutkan menuju kawasan strategis seperti pelabuhan, industri atau wisata dengan menggunakan APBN,” tuturnya.
Pak Bas juga menyampaikan pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tugas Kementerian hanya membelanjakan APBN, namun harus dilakukan dengan benar.
Basuki menegaskan, tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian.
"Kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pak Bas juga menyampaikan beberapa tugas Kementerian PUPR yang harus dilaksanakan hingga akhir tahun 2019. Pertama, menyelesaikan Sayembara Gagasan Desain Ibu Kota Negara (IKN) sampai akhir Desember 2019. Kedua, pada Sabtu (26/10), akan dilaksanakan kunjungan kerja bersama Presiden Jokowi ke Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Ketiga, Kementerian PUPR akan mempersiapkan workshop terkait mekanisme lelang untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur sebagai persiapan pelaksanaan tahun anggaran 2020.
“Kita harus hati-hati membelanjakan uang negara," pungkasnya. (SN)
