Indozone terus berupaya maksimal menyajikan berbagai konten berkualitas dan informatif untuk para pembaca. Kami pun melakukan berbagai langkah untuk memastikan pemberitaan yang tersaji akurat dan bisa dipercaya masyarakat.
Salah satunya dengan melakukan proses verifikasi media ke Dewan Pers. Lembaga yang menaungi industri media Nasional itu pun meluluskan Indozone ketika proses verifikasi administrasi.
Selanjutnya, tim Dewan Pers melakukan verifikasi faktual dengan menyambangi Kantor Indozone, di Jalan Patal Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).
Tim Dewan Pers langsung melakukan inspeksi terkait proses pembuatan konten oleh awak redaksi, tim produksi, hingga cara kerja divisi marketing. Tim Dewan Pers pun menilik berbagai infrastruktur penunjang kegiatan karyawan yang tersedia di Indozone.
Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan, optimistis Indozone lolos verifikasi faktual setelah memantau langsung dapur Indozone sebagai industri media.
Asep menilai Indozone siap berlari di industri media, sebab dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, hingga persoalan administrasi, sudah memenuhi syarat.
"Kita lihat Indozone sudah memiliki peluang besar untuk kemudian mendapatkan sertifikat secara faktual. Kita saksikan sendiri, ada bagian divisi produksi, redaksi, IT, hingga sales marketing," kata Asep setelah melakukan verifikasi faktual di Indozone, Kamis (7/11).
Indozone memperoleh keuntungan dalam proses verifikasi karena menyajikan pemberitaan untuk kalangan milenial. Asep menilai, saat ini masih jarang media yang fokus ke segmen tersebut.
"Indozone ini kan khusus segmen milenial ya. Di mana segmen ini jumlah audience-nya merupakan yang terbesar saat ini, khususnya di online. Jadi dengan peluang-peluang seperti itu dan dengan persyaratan yang kita lihat sendiri, peluangnya sangat besar," tutur Asep.
Setelah proses verifikasi faktual, tim Dewan Pers bakal melakukan rapat internal untuk menentukan lolos-tidaknya Indozone sebagai media yang tersertifikasi.
Media-media yang memiliki sertifikasi Dewan Pers dianggap telah menegakkan kode etik jurnalistik, dan pemberitaannya bisa dipercaya masyarakat. Media yang terverifikasi ini pun dianggap menyejahterakan dan melindungi wartawannya.
Selain itu, media yang terverifikasi membuat Dewan Pers bisa memberikan bantuan hukum jika perusahan yang bersangkutan mendapatkan masalah atas pemberitaan. Tidak akan masuk ranah pidana karena dianggap produk jurnalistik murni.
