Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan reformasi struktural birokrasi, termasuk mempercepat transformasi digital bakal membuat layanan semakin efektif dan semakin efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar penataan birokrasi organisasi pemerintah yang saat ini dilakukan harus semakin ramping, semakin simpel sehingga melayani masyarakat, dan melayani tahapan-tahapan perizinan di pusat dan di daerah juga semakin pendek.
"Arahan beliau juga menyangkut reformasi regulasi dan juga harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, kemudian menerapkan information technology (IT) dengan baik,” katanya.
Ia menegaskan, reformasi birokrasi sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi, harus memiliki target terukur, cermati berbagai aspek, kecepatan, termonitor dan terevaluasi dengan baik.
Presiden Jokowi, kata Tjahjo, menginginkan reformasi birokrasi sampai ke jantungnya dan bisa mencontoh program di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, misalnya dalam hal perizinan.
"Yang ingin beliau (Jokowi) cepat, skala prioritas yang disampaikan Bapak Presiden di DPR saat pelantikan, kemudian yang kedua juga disampaikan dalam visi misi, termasuk RPJMN kemarin juga intinya ini harus, harus termonitor dengan baik. Memangkas rutinitas yang penting itu aja,” ungkapnya.
