Stop Polemik Tentang Ahok, Biarkan Pemerintah Urus Negara!

- Selasa, 19 November 2019 | 09:33 WIB
Basuki Tjahaja Purnama. (Instagram/@basukibtp)
Basuki Tjahaja Purnama. (Instagram/@basukibtp)

Belakangan ini ruang diskusi publik hampir di semua lini media sosial, media pemberitaan elektronik maupun media televisi disesaki perdebatan munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok yang dipanggil oleh Kementerian BUMN dan kabarnya akan ditugasi mengurus salah satu BUMN. 

Meski belum diketahui BUMN mana yang akan dipimpin Ahok, namun santer kabar bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mengisi kursi Direksi atau Komisaris Utama di Pertamina.

Pertamina merupakan sebuah perusahaan raksasa dengan nilai aset besar yang selama ini menjadi salah satu BUMN kebanggan bangsa meski kinerjanya selalu menjadi perdebatan diruang publik.

Ahok alias BTP sang Mantan Gubernur DKI yang meneruskan kepemimpinan Jokowi saat itu harus terhenti langkahnya untuk memimpin Jakarta pasca dikalahkan dalam pilkada oleh Anies Baswedan, dan pahitnya harus menerima vonis pengadilan yang menghukum dirinya terbukti menistakan agama. 

"Tapi itu dulu, pada saat politik memanas di Jakarta. Sekarang kita tidak sedang bicara masa lalu tapi bicara masa depan," ujar Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean di Jakarta, Selasa (19/11). 

Ferdinan mengatakan, pertanyaan yang harusnya menjadi diskursus publik adalah benarkah Ahok punya kapasitas dan kapabilitas mengurus BUMN Pertamina dengan kompleksitas bisnis dari hulu hingga hilir?

"Ini yang harusnya menjadi bahasan, bukan tentang Ahok yang temperament dan bukan tentang Ahok yang mantan napi. Bukan itu substansi yang harus didebatkan, tapi mestinya tentang kemampuan Ahok," katanya.

Ferdinand juga menyebut, penolakan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Pertamina juga harus dilihat sebagai sebuah kemerdekaan berpendapat dan tentu mereka sebagai pekerja berhak menyatakan pendapat, meski tak punya hak menetukan keputusan apakah Ahok boleh atau tidak boleh menjabat kursi di Pertamina.

"Tapi memang disayangkan ketika penolakan itu bukan berbasis pada kemampuan Ahok tapi hanya membahas soal mulut dan karakter temperament Ahok, ini salah dan bukan substansi utama," tuturnya. 

Atas dasar itulah, Energy Watch Indonesia, kata Ferdinand, mendesak semua pihak untuk menghentikan semua diskursus tak substantif, apalagi menyerang pribadi dan urusan kehidupan personal Ahok. 

"Kalau publik ingin mendebat Ahok tentang mengurus Pertamina, silahkan dan itu baik agar publik mengetahui apakah Ahok benar memahami bisnis Pertamina atau tidak. Jangan menyerang kehidupan pribadilah, karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Tapi soal nasib BUMN, kita boleh mendebat kemampuannya kelak mengurus Pertamina jika benar ditugasi ke Pertamina," tuturnya. 

"Kita serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah sesuai aturan yang ada. Kementerian BUMN tentu akan melakukan interview kepada Ahok apakah layak ditugasi ke Pertamina atau tidak. Jadi biarkan aturan berjalan dan waktu akan menjawab siapa Ahok kelak. Kalau dia tidak mampu, tentu karirnya akan berakhir memalukan," imbuhnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X