Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani virus corona dianggap membingungkan oleh sebagian orang. Salah satunya, saat mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan angka virus corona.
Kebijakan larangan mudik hingga akhirnya PSBB dianggap sedikit longgar. Hal itu membuat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyayangkan langkah pemerintah. Dia menilai pemerintah pusat saat ini tidak punya design atau cara yang kuat di sisi atau dalam menanggulangi virus corona (Covid-19). Akibatnya, sering kali aturan berubah-ubah dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Sampai sekarang saya enggak melihat grand design pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 ini, dalam arti urusan kesetahan, ekonomi, dan sosial, sehingga ini menjadi efektifnya luar biasa dalam mengambil kebijakan," kata Nihayatul dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (20/5/2020).
Nihayatul menjelaskan, tidak adanya grand design itu menimbulkan kebingungan serta main sendiri dalam menentukan kebijakan untuk tangani Covid-19, ini terjadi di pemerintah daerah. Yaitu ketika Kabupaten Tegal dan Papua memutuskan melakukan pembatasan total atau lockdown.
"Grand design ini berakibat pada tidak adanya central aturan dari pusat hingga daerah. Contoh ketika tiba-tiba Tegal, lalu Papua melakukan lockdown sendiri, padahal saat itu pemerintah belum mengeluarkan bahwa Covid-19 ini sebagai bencana nasional," ujarnya.
Politisi PKB ini juga menyoroti soal ucapan Presiden Joko Widodo yang kerap kali berubah atau tindak konsisten. Salah satunya ialah ketika dalam rapat terbatas dengan gubernur se-Indonesia, yang mengatakan kalau penanggulangan Covid-19 tidak lagi di tangan pemerintah pusat, daerah, dan bahkan kabupaten/kota tetapi di RT RW.
Nihayatul pun mengaku heran dengan itu di tengah tidak adanya edukasi pemerintah pusat soal Covid-19 di tingkat terbawah.
"Lalu pernyataannya, apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan, melakukan sosialisasi kepada RT RW untuk melakukan pencegahan Covid-19 ini. Ini menjadi sesuatu yang menjadi lucu juga, karena berubah-ubah itu," imbuhnya.
Ia menambahkan, selain tidak ada grand design dalam mengatasi virus corona, pemerintah pusat terkesan hanya membuat aturan sebagai alakadarnya seperti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, tidak disertai dan dimenangi dengan pengawasan hingga penegakan secara maksimal di lapangan.
"Soal bagaimana kebijakan itu, saya takutnya PSBB ini hanya sekadar kebijakan saya tanpa low enforcement yang kuat di internal sendiri. Jadi kalau saya melihat belum ada grand design yang kuat yang bisa men-delivery kebijakan-kebijakan pusat hingga daerah, belum lagi persoalan anggaran," pungkasnya.
