Puluhan orangtua murid bersama anak-anaknya mendatangi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta untuk melakukan audiensi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI yang dinilai diskriminatif.
Sejumlah orangtua murid merasa sistem PPDB tahun ini tidak adil lantaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih mengutamakan usia dibandingkan zonasi maupun prestasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019.
Merespons itu, Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyatakan mendukung penuh perjuangan para orang tua murid tersebut.
"Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi atau pun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB dan terpaksa masuk swasta," kata Zita di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/7/2020).
"Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ulang saja (PPDB) zonasinya. Kalau afirmasi kan untuk anak tidak mampu sudah oke, nah yang zonasi ini yang bermasalah dan itu 40% diulang aja," ujarnya.
Zita yang juga Wakil Ketua DPRD itu menyampaikan bahwa DKI masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Meskipun sejumlah anggaran telah ada yang dialokasikan untuk penanganan virus corona (Covid-19).
Kepada para orangtua, politisi PAN ini juga meminta meskipun terpaksa tidak bisa masuk negeri, namun jangan sampai anak-anak sampai putus sekolah. Artinya harus ada alternatif lainnya.
Dia pun memohon agar para orangtua murid tetap mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta mengingat tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli 2020.
Selanjutnya, DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi dan menagih janji yang sempat diutarakan dalam rapat komisi beberapa waktu lalu.
PPDB DKI Jakarta tahun ini sempat menjadi sorotan karena banyak yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.
