Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti peran dan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai lembaga negara yang punya kewajiban melindungi data pribadi masyarakat atau publik. Namun, BPKN memandang hal itu tidak ada sama sekali.
"Kita lihat geraknya tidak ada apa-apa kok," kata Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak berbincang dengan Indozone, Jakarta, Senin (6/7/20209.
Rolas menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali mempertanyakan dan komplain soal aturan yang dikeluarkan Kominfo terkait upaya perlindungan data konsumen. Pasalnya, aturan ini tidak jelas sasaran dan pertanggungjawaban atas data yang disalahgunakan.
"Kita juga sudah beberapa kali komplain regulasinya, bagaimana perusahaan di bawahnya memfasilitasi barang curian. Kehadiran negara sangat tidak ada," ujarnya.
"Padahal zaman sekarang orang berbondong-bondong ke polisi gara-gara datanya hilang, dipalsukan, dan lain-lain," tambah dia.
Adapun aturan yang dimaksud Wakil Ketua BPKN itu ialah Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Selain itu, Rolas mengungkapkan pihaknya tidak heran dan kaget jika ada kasus data pribadi konsumen yang bocor atau bahkan diperjualbelikan oleh pihak tertentu. Faktanya, kejadian ini sering terjadi atau dialami perusahaan berbasis aplikasi atau e-commerce.
"Kasus seperti ini sudah lumrah. Regulasinya tidak ada," lanjutnya.
Sejauh ini BPKN belum menerima laporan terkait adanya data pribadi konsumen yang dilaporkan kepada pihaknya secara personal. Namun, perusahaan atau pelaku e-commerce sudah sering kali mendatangi kantor BPKN untuk melapor.
"Secara pribadi belum ada," pungkasnya.
