Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia pada 9 Desember 2020. Mabes Polri sendiri memiliki beberapa cara untuk mengantisipasi kericuhan saat pilkada.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan langkah pertama Polri yaitu preventif. Artinya Polri akan berkoordinasi dengan seluruh masyarakat yang ada untuk menjaga ketertiban saat proses pilkada berlangsung.
"Pertama adalah preventif yang kita lakukan. Kita menghubungi, koordinasi dengan semua masyarakat yaitu ada influencer yang ada, kita manfaatkan, kita ajak diskusi berkaitan dengan pilkada ini, karena kan tidak semua mengadakan pilkada di setiap provinsi," kata Irjen Argo saat dihubungi wartawan, Jumat (4/12/2020).
Argo mengatakan pihaknya akan mengedukasi terkait pelanggaran apa saja yang berpotensi dilakukan saat pilkada. Dalam pelaksanaannya mengantisipasi kericuhan, Argo menyebut pihaknya juga menggandeng TNI.
"Semua kita ajak untuk diskusi dan bagaimana pilkada ini bisa berjalan dengan baik," kata Argo.
"Tapi semua tetap bekerja, Polri tidak sendiri dibantu oleh TNI, dibantu stakeholder yang lain, kita semua berjalan dan kita juga menyampaikan aturan aturan yang ada, jangan dilanggar," sambung Argo.
Lebih jauh Polri mengimbau seluruh masyarakat agar tidak ada yang berbuat kericuhan saat proses pilkada berlangsung. Proses pilkada di Indonesia sendiri disebutnya akan disorot oleh negara lain.
"Jadi pesta ini kan milik kita bersama bukan milik kelompok. Kita bisa tunjukkan kepada negara lain yang tidak melakukan Pilkada," pungkas Argo.
