Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengkritik sejumlah penanganan maupun antisipasi banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Zita menyebutkan, unsur penting dalam menanggulangi masalah banjir tidak hanya dengan anggaran yang cukup, tetapi juga harus tepat sasaran. Menurutnya, poin itu yang terlewatkan.
"Jadinya, anggaran kita besar tapi tidak berdampak," ucap Zita dalam keterangan tertulisnya yang diterima Indozone, Minggu (27/12/2020).
Ketua Pansus Banjir DPRD DKI ini mencontohkan sederhananya pengadaan Flood Information System. Baginya memang penting, tapi tidak perlu yang baru, dan hanya perlu dioptimalkan.
"Kalau apa-apa pengadaan terus, tapi tidak optimal, hasilnya sama saja, boros anggaran," ungkapnya.
BACA JUGA: Anggaran Banjir Difokuskan ke Infrastruktur, Pimpinan DPRD DKI: Pemprov Akhirnya Sadar
Selain itu, Zita pun mengungkapkan mengenai contoh lainnya, yakni pembangunan drainase vertikal, anggarannya Rp817 miliar. Padahal menurutnya, tanpa APBD pun bisa, karena sudah terdapat Pergub Nomor 20 tahun 2013.
"Yang sudah mengatur kalau pemilik bangunan yang menutup tanah atau pemohon pengguna air tanah, itu wajib bikin sumur resapan. Harusnya Rp817 miliar bisa untuk yang lain," tandas Zita.
