Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akhirnya berdamai dengan Bank Muamalat, bank syariah yang sempat disebutnya 'lintah darat'.
Jusuf bertemu dengan Direktur Utama Bank Muamalat, Achmad Kusna Permana, dan difasilitasi oleh Deputi komisoner Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Slamet Edy Purnomo, Senin (9/8/2021).
Jusuf menyebut bahwa dirinya telah melunasi utang PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) senilai Rp800 miliar pada 5 Agustus 2021 atau empat hari sebelum pertemuan.
Bersamaan dengan islah tersebut, Jusuf pun mencabut laporan kepolisian yang sempat diajukannya.
"Inilah cara-cara Islami dalam islah perdamaian yang win-win," ujar Jusuf.
Jusuf berharap, kasus yang sempat dialaminya menjadi momentum untuk perbaikan total. Ia pun menyampaikan bahwa dirinya tetap akan bekerjasama dengan bank syariah.
"Demi kemaslahatan umat dan group, kami tetap akan bekerjasama dengan perbankan syariah. Selain tidal riba, juga sangat (menjunjung) kekeluargaan dalam penyelesaian masalah yang ada," kata dia.
Sebelumnya, Jusuf berkoar-koar bahwa ada bank syariah yang kelakuannya seperti lintah darat.
"Yang swasta ini, berlabelkan syariah dikemasnya, tetapi perilakunya kayak lintah darat," ucap Jusuf di acara Podcast Deddy Corbuzier, Sabtu (24/07/2021).
Pernyataan tersebut didasarkan pada kejadian yang ia alami saat hendak melunasi utang salah satu perusahaannya. Pada saat itu, perusahaannya memilih utang sebesar Rp800 miliar dengan bunga 11 persen.
Namun saat Jusuf membayar utangnya kepada bank tersebut, uang tabungannya tidak berkurang sebagai utang. Padahal pada saat itu, sudah ada surat dari perusahaannya yang berisi instruksi pembayaran utang.
"Mereka hold uang saya, bunga saya pinjaman saya berjalan terus selama sampai 2 bulan, sampai Maret tanggal 6," ujarnya.
Artikel Menarik Lainnya:
- Polda Metro Rencanakan Panggil Ulang Jerinx Pekan Ini Terkait Kasus Pengancaman
- Kisah Pria yang Beri Semangat untuk Atlet Olimpiade Tokyo Setiap Hari di Depan Wisma Atlet
- Pamer Saldo ATM Selangitnya di Medsos, Cowok Ini Disapa 'Ganteng' Oleh Ditjen Pajak
