Banyak Pemda Belum Lunasi Insentif Nakes, Pimpinan DPR: Segera Cairkan!

- Kamis, 22 Juli 2021 | 19:09 WIB
Dua orang tenaga kesehatan bersiap mengantarkan hidangan makan untuk pasien (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.)
Dua orang tenaga kesehatan bersiap mengantarkan hidangan makan untuk pasien (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.)

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menyesalkan masih banyaknya pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota yang belum melunasi pembayaran insentif untuk para tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang di garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19.

Muhaimin berujar jika mengacu pada data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, mayoritas provinsi belum melunasi insentif nakes. Dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah membayar seluruh insentif tenaga kesehatan. Selain itu, ada pula provinsi yang tidak menganggarkan insentif untuk nakes Covid-19.

Per 17 Juli, hanya 31 provinsi yang telah menganggarkan insentif tenaga kesehatan dengan total anggaran untuk para nakes hampir menyentuh angka Rp2 triliun. Dari 34 provinsi, hanya 6 provinsi yang telah membayar lebih dari separuh insentif tenaga kesehatan. Mereka adalah Kalimantan Selatan (100%), Nusa Tenggara Timur (74,11%), Kalimantan Barat (66,01%), Jawa Timur (62,08%), Banten (58,67%), dan Kalimantan Utara (50,13%).

Baca Juga: Astaga! Nakes Ini Tagih Rp305 Juta Per Ranjang ke Pasien COVID-19

Sejumlah provinsi yang belum melakukan realisasi anggaran insentif bagi nakes yang menangani pandemi Covid-19 di daerah, yaitu provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatra Selatan, dan Bangka Belitung, serta tiga provinsi lainnya yang tidak menganggarkan insentif untuk nakes yaitu Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Di tingkat kabupaten/kota, ada sebanyak 452 kabupaten/kota menganggarkan insentif tenaga kesehatan. Akan tetapi, hampir separuh di antaranya belum merealisasikan insentif tersebut. Hanya enam kabupaten/kota yang telah melunasi insentif tenaga kesehatan. 

Mereka adalah Kota Depok, Kabupaten Pemalang, Kota Palembang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Maka dari itu ia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera merincikan hambatan apa saja yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran insentif bagi nakes yang bertugas menangani pandemi Covid-19, serta terus mendorong Pemda untuk memastikan pemberian insentif kepada nakes.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk mempercepat pencairan dana ke Pemda.

"Segera cairkan insentif untuk para nakes. Mereka telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan kita semua. Kita tahu sudah lebih dari seribu nakes yang gugur. Jangan sampai pencairan insentif buat mereka dihambat," tegas Muhaimin, Kamis (22/7/2021).

Selain itu, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin juga meminta Pemerintah Pusat segera membantu daerah dengan cara memberikan solusi bagi daerah yang kesulitan melakukan realisasi anggaran insentif nakes, serta memastikan Pemda sudah membenahi pendataan nakes yang bertugas menangani Covid-19 sehingga insentif nakes dapat segera diberikan.

"Pemerintah Pusat dan Pemda harus meningkatkan koordinasi sehingga alokasi kebutuhan untuk insentif nakes di setiap daerah valid dan sesuai dengan kebutuhan," tandas Gus Muhaimin.

Artikel Menarik Lainnya:

Halaman:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X