Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan bahwa informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo yang bisa dengan mudah ditemukan di internet awalnya terungkap bebas ke publik dari situs Komisi Pemilihan Umum.
Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi pun menyampaikan bahwa data NIK tersebut tidak berasal dari sistem Pedulilindungi, melainkan dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum," ungkapnya lewat keterangan resmi, Jumat (3/9).
Seperti diketahui, saat ini untuk bisa melihat sertifikat vaksin COVID-19 i sistem PeduliLindungi, pengakses cukup memasukkan nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin untuk mempermudah masyarakat akses sertifikat vaksin.
Nah, untuk mendapatkan informasi seperti tanggal vaksinasi yang dibutuhkan untuk mengakses sertifikat tersebut bisa didapatkan melalui pemberitaan di media massa.
Sementara itu, untuk NIK bisa ditemukan di situs KPU. KPU menampung identitas orang-orang yang berlaga dalam pemilu, tingkat nasional maupun daerah. Kelengkapan identitas itu sebagai syarat pendaftaran sebagai peserta pemilu.
Terkait munculnya NIK di situs KPU, KPU merespons bahwa pencantuman NIK itu atas persetujuan peserta pilpres.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga ikut menyampaikan bahwa saat ini data sertifikat vaksin milik Jokowi telah ditutup aksesnya di PeduliLindungi.
