Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memandang munculnya wacana jabatan Presiden menjadi tiga periode hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.
Dia berkata, wacana jabatan Presiden tiga periode harus mempertimbangkan berbagai perspektif. Kemudian wacana tiga periode jabatan presiden mempersyaratkan adanya amandemen UUD 1945 konstitusi Indonesia.
“Jika amandemen UUD 1945 pasti akan menjadi polemik politik yang sangat kuat di masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan politik,” kata Ace kepada Indozone di Jakarta, Rabu (23/6/2021).
Bukan hanya soal periodisasi jabatan presiden, kata Ace, tetapi juga agenda-agenda lainnya yang sudah lama digulirkan seperti menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), penguatan peran MPR, DPD RI, dan lain-lain.
BACA JUGA; Mahfud MD Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Kurang Tepat Di-Mention ke Akun Twitternya
Padahal menurut Ace, saat ini Indonesia sedang fokus menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dimana kedua hal tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak hingga elemen bangsa.
“Oleh karena itu, menurut saya, energi bangsa saat ini difokuskan pada masalah penanganan Covid-19 dan ekonomi daripada polemik yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di masyarakat,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menyinggung survei SMRC yang dimana 74% masyarakat menginginkan masa jabatan Presiden hanya dua periode saja.
Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan elit politik tentang wacana ini, sehingga jangan sampai melawan kehendak rakyat. Disamping itu, Ace mengingatkan Presiden Jokowi yang sudah menolak wacana tersebut.
“Presiden Jokowi sendiri menyampaikan penolakannya terhadap 3 periode jabatan Presiden. Beliau seorang yang sangat taat dengan konstitusi,” tandas Ace.
Artikel Menarik Lainnya:
