Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan sejumlah mitra kerja di beberapa Komisi di DPR. Penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/6/2021).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pasca digelarnya Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus yakni tanggal 17 Juni 2021 telah diputuskan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipimpin Nadiem Makarim tetap menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI.
“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mitra kerja komisi X,” kata Puan.
Dilanjutkan Puan, Kementerian Investasi yang baru dibentuk beberapa waktu lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diputuskan untuk menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI.
BACA JUGA: Rapat Paripurna DPR RI Kali Ini Ternyata Hanya Dihadiri 29 Anggota Secara Fisik
Setelah itu, papar Puan, mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) diputuskan bilamana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi mitra Komisi VII DPR yang sebelumnya adalah Komisi VI DPR.
“Dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas Alat Kelengkapan Dewan juga memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII,” tutur Puan.
Setelah membacakan, Puan kemudian menanyakan kepada anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna apakah menyetujui keputusan mitra kerja ini.
“Apakah penetapan mitra kerja Komisi VI, VII dan X dapat disetujui,” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota yang hadir.
Sebelumnya diketahui Dalam rapat paripurna di DPR, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPR agar mitra kerja dari komisinya ditambah lagi.
Kini, Komisi VII hanya bermitra dengan satu kementerian, yakni Kementerian ESDM. Usai sebelumnya sempat bermitra dengan Kemenristek namun kemudian dilebur jadi satu dengan Kemendikbud.
Kemudian Kementerian LHK yang pada DPR periode sebelumnya bermitra dengan Komisi IV dan Komisi VII, kini hanya bermitra hanya dengan Komisi IV.
Artikel Menarik Lainnya:
