Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan semenjak kudeta militer pada 1 Februari silam memicu desakan kepada para pemimpin negara-negara ASEAN yang tengah menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jakarta.
Dilansir dari Morning Star, para pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang menghadiri KTT ASEAN di Indonesia untuk mengusir pimpinan junta militer, yakni Jenderal Min Aung Hlaing yang menjadi wakil Myanmar.
“Tolong, negara-negara anggota Asean, (jangan) mengakui kudeta tersebut,” kata Naw Susanna Hla Hla Soe dalam panggilan telepon ke perwakilan Asean.
Baca Juga: Kawal Pelaksanaan KTT Asean di Jakarta, 4.382 Personel Polri Diterjunkan
“Tolong kenali dan dengarkan teriakan rakyat Myanmar… dengan bekerja sama [dengan], mendukung atau mengakui Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar,” tambahnya.
Selain Myanmar, hadir pula tujuh kepala negara lainnya dari 10 anggota blok regional yakni para pemimpin Brunei, Kamboja, negara tuan rumah Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura dan Vietnam.
Perdana menteri Thailand dan presiden Filipina telah mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan menteri luar negeri mereka.
Dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di perbatasan Myanmar, juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric mendesak para pemimpin Asia Tenggara di KTT ASEAN yang berkumpul untuk memastikan bahwa krisis tidak meningkat lebih jauh.
Dia mengatakan bahwa utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener akan berada di Jakarta untuk melibatkan para pemimpin ASEAN di sela-sela pertemuan hari Sabtu, dengan fokus pada solusi politik.
Namun kelompok kampanye Fortify Rights mengatakan bahwa, dengan mengundang Jenderal Hlaing, maka telah memberikan legitimasi kepada rezim militer yang ilegal dan brutal".
Juru bicara Ismail Wolff meminta negara-negara anggota Asean untuk mempertimbangkan pengusiran Myanmar.
