The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Bupati Aceh Barat Nonaktifkan Satpol PP yang Pukul  Mahasiswa saat Unjuk Rasa
Bupati Aceh Barat, Ramli MS. (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)
News

Bupati Aceh Barat Nonaktifkan Satpol PP yang Pukul Mahasiswa saat Unjuk Rasa

Kamis, 04 November 2021 10:04 WIB 04 November 2021, 10:04 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah Aceh Barat akan mengambil tindakan tegas kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diduga melakukan tindakan pemukulan terhadap seorang mahasiswa yang tengah melakukan aksi di depan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh, Rabu siang (3/11).

"Terhadap adanya anggota Satpol PP Aceh Barat yang melakukan tindakan pemukulan, akan kita nonaktifkan dari tugas," kata Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS, Rabu (3/11), dikutip dari Antara.

Ramli MS mengatakan pemerintah daerah tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Satpol PP saat melaksanakan tugas, baik kepada masyarakat maupun mahasiswa.

Menurutnya, tindakan pemukulan sama sekali tidak dibenarkan dalam bentuk apapun, karena perbuatan tersebut merupakan sikap yang tidak terpuji.

"Saat bertugas di lapangan, anggota Satpol PP wajib memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan kasar apalagi memukul, itu tidak boleh," ujar Ramli MS.

Ramli MS juga menuturkan sikap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat, adalah bentuk sebuah perjuangan demokrasi yang harus dihargai oleh semua pihak.

"Adik-adik mahasiswa ini sedang berjuang mencari keadilan, maka sudah sepatutnya jasa mereka kita hargai dan hormati," katanya.

Di sisi lain, ia juga berterima kasih kepada kalangan mahasiswa yang sudah peduli dengan nasib korban pelecehan seksual, yang diduga saat ini masih mengalami trauma akibat musibah yang dialami korban.

"Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah peduli dengan persoalan di daerah, ini sebuah demokrasi yang sangat baik," ujarnya.

Terhadap adanya tuntutan terhadap seorang psikolog yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat yang diduga berbuat salah saat bertugas, hal ini akan dievaluasi oleh pemerintah daerah.

"Nanti kita evaluasi, apakah benar melakukan kesalahan atau tidak. Terima kasih atas masukan adik-adik mahasiswa," pungkas Ramli MS.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Zega
Silvia Marissa
Zega

Zega

Editor
JOIN US
JOIN US