Novel Baswedan menyampaikan terima kasih atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang dianggap membersihkan nama baik 75 pegawai KPK.
Seperti diketahui, Novel merupakan satu di antara para penyidik yang dinonaktifkan lantaran tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.
Belakangan, Jokowi mengingatkan bahwa peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai itu sendiri.
Melalui akun Twitter @nazaqistsha, Senin (17/5/2021), Novel menyampaikan anggapan bahwa pernyataan Jokowi secara tak langsung menampik stigma buruk pada mereka.
"Proses TWK yg dibuat Pimp KPK 'seolah 75 peg KPK tdk lulus itu' membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasilais. Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak," tulisnya.
Proses TWK yg dibuat Pimp KPK “seolah 75 peg KPK tdk lulus itu” membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasilais.
— novel baswedan (@nazaqistsha) May 17, 2021
Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu.
Terima kasih pak @jokowi , apresiasi atas perhatian bapak.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK yang menjadi dasar pimpinan lembaga itu menonaktifkan 75 pegawai berintegritas.
Melalui akun Twitter @jokowi, Jokowi menyebut hasil tes itu tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan para pegawai.
"Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes. Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," tulisnya.
Jokowi pun menyatakan sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang alih status menjadi ASN merugikan pegawai KPK.
"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini," tulisnya.
Jokowi menambahkan, KPK mesti diisi dengan pegawai terbaik dan berkomitmen tinggi memberantas korupsi.
"KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," pungkas Jokowi.
Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes.
Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. pic.twitter.com/rntwzBZF6V
