Partai Demokrat turut merespons isu diundurnya Pemilu dari tahun 2024 ke tahun 2027. Meskipun kabar tersebut sudah dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menegaskan perhelatan Pemilu tetap di tahun 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan terlalu dini membahas Pemilu 2024. Namun, dia menekankan hak konstitusi rakyat pada tahun 2024 untuk memilih sebaiknya tidak dirampas dengan cara memundurkan Pemilu.
"Bagi Demokrat, masih terlalu dini untuk berspekulasi dan membahas Pemilu 2024. Apalagi kalau kemudian ada politisi atau kelompok politisi yang berupaya mencabut hak konstitusional rakyat di 2024 untuk memilih dan dipilih, untuk mengevaluasi kinerja para pemimpin dan wakil rakyat selama 2019-2024, dengan meniadakan atau memundurkan pemilu 2024," kata Herzaky dalam keterangannya kepada Indozone, Jumat (20/8/2021).
Baca Juga: Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi
Menurut Herzaky, alangkah lebih baik jika semua pihak kini fokus memantau, mengkritisi, dan membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Karena masih banyak yang perlu dilakukan, untuk memastikan penurunan jumlah pasien positif Covid-19 harian, penurunan jumlah meninggal harian, penurunan positivity rate.
"Dan penurunan death rate, agar bisa mencapai angka seperti sebelum PPKM Darurat 3 Juli 2021," urainya.
"Apakah sekarang angka positif harian sudah di bawah 10 ribu kembali? Apakah angka kematian sudah di bawah 500, seperti sebelum akhir Juni 2021?," imbuh Herzaky.
Herzaky turut menyoroti target testing dan vaksinasi harian saja masih jauh dari harapan. Menurut dia semua pihak membutuhkan sebuah kerja dengan hasil nyata, bukan kerja sekedar citra belaka.
"Kita butuh kerja dengan hasil nyata, bukan kerja sekedar citra belaka," tandasnya.
