Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti diretasnya situs milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurut Sukamta peretasan ini menjadi pukulan telak, mengingat BSSN merupakan lembaga yang bertugas menjalankan keamanan dan ketahanan Siber (KKS) di Indonesia.
"Ini pukulan telak bagi kita semua. Ini menunjukkan entitas-entitas negara yang sudah seharusnya terjamin keamanan dan ketahanan siber (KKS)-nya justru malah kebobolan," kata Sukamta kepada Indozone, Selasa (26/10/2021).
Dia menyoroti sudah berulang kali kejadian kebobolan Siber terjadi, seperti yang baru kemarin di laman KPAI. Termasuk juga kejadian bocornya data pribadi seperti bocornya NIK Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Situs Milik BSSN Jadi Korban Peretasan, Pakar Siber Sebut Perlu Rencana Mitigasi
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan bahwa pihaknya selalu mengingatkan pentingnya KKS. Audit terhadap keamanan KKS harus terus dilakukan secara berkala khususnya di setiap instansi publik. Selain itu perlu juga dilakukan update sistem KKS secara berkala mengikuti teknologi yang terus berkembang.
"Ini harusnya bisa dilakukan oleh BSSN. Tapi, BSSN perlu ditopang secara lebih kuat untuk bisa melaksanakan tugasnya secara lebih maksimal. Untuk itu diperlukan RUU KKS yang menjadi payung hukum BSSN dalam menjalankan tupoksinya," tegasnya.
DPR periode lalu, kata Sukamta, sempat membahas RUU KKS, tapi karena waktunya sudah sangat mepet, RUU tersebut tidak selesai dibahas, selain juga karena konten draftnya yang masih perlu banyak perbaikan. Disebutnya RUU KKS ini bisa masuk usulan Prolegnas, namun karena keterbatasan dan pertimbangan skala prioritas, RUU KKS terpaksa mengalah dulu.
"Tapi melihat kasus-kasus peretasan terus terjadi dan bahkan bisa membobol BSSN, saya mendorong RUU KKS bisa dipertimbangkan kembali untuk dibahas di DPR," tutur dia.
Selain itu, Sukamta menekankan Komisi I DPR bersama pemerintah (Kominfo) kini sedang membahas RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). RUU PDP juga sangat penting terkait dengan dunia Siber, khususnya pelindungan data pribadi.
Sejauh ini pembahasan RUU PDP masih mandek karena perbedaan pendapat antara DPR dengan pemerintah dalam hal bentuk otoritas PDP. Mayoritas DPR menginginkan otoritas yang independen, sedangkan pemerintah ingin otoritas itu di bawah kendali Kementerian Kominfo.
Kemudian jika RUU PDP ini sudah selesai, DPR bisa fokus membahas RUU KKS.
"RUU PDP dan RUU KKS sama-sama penting, keduanya saling melengkapi. Saya berharap RUU PDP segera selesai, agar RUU KKS bisa kembali dibahas. Dengan RUU KKS, negara akan punya sistem nasional yang menjaga agar Siber secara nasional aman dan tahan dari serangan-serangan Siber," tandasnya.
