Semakin memanasnya gelombang protes di India, berdampak buruk pada industri pariwisata yang menurun. Protes itu terjadi di beberapa kota di India sebagai bentuk penolakan terhadap undang-undang kewarganegaaraan baru.
Ada tujuh negara yang mengeluarkan peringatan perjalanan ke India. Akibat protes itu, 25 orang dilaporkan tewas dari bentrokan antara polisi dengan para demonstran.
Pejabat setempat memperkirakan, sekitar 200.000 wisatawan domestik dan internasional membatalkan atau menunda perjalanan ke Taj Mahal dalam dua minggu terakhir.
"Telah terjadi penurunan 60% pada pengunjung di bulan Desember tahun ini," kata Dinesh Kumar, seorang inspektur polisi yang mengawasi kantor polisi wisata khusus di dekat Taj Mahal.
Angka itu menurun jika dibandingan dengan bulan Desember tahun lalu.
"Turis India dan asing telah menghubungi kami untuk memeriksa keamanan. Kami menjamin perlindungan kepada mereka, tetapi banyak yang masih memutuskan untuk menghindar," kata Kumar.
Bahkan, sekelompok turis Eropa yang kini tengah berlibur di India, berencana untuk mempersingkat perjalanan mereka.
"Kita semua adalah pensiunan, perjalanan kita harus lambat dan santai. Berita utama surat kabar telah menimbulkan rasa keprihatinan dan kita akan pulang lebih cepat dari yang kita rencanakan," kata Dave Millikin, seorang pensiunan bankir yang tinggal di pinggiran kota London, melansir Reuters dari New Delhi.
Monumen marmer abad ke-17 yang berada di Uttar Pradesh, menjadi saksi kematian sejumlah orang akibat protes yang telah berlangsung selama dua minggu di India.
Taj Mahal sendiri dalam setiap tahunnya dapat menarik lebih dari 6,5 juta wisatawan, serta menghasilkan hampir 14 juta dolar AS atau Rp195 juta per tahun dari biaya masuk. Seorang turis akan dikenakan biaya masuk sebesar 1.100 rupee atau sekitar Rp214 ribu.
Di sisi lain, manajer hotel mewah dan wisma tamu di sekitar Taj Mahal mengatakan, para turis banyak melakukan pembatalan di menit terakhir. Hal ini berpengaruh pada kurangnya sentimen bisnis, saat pertumbuhan ekonomi negara itu melambat menjadi 4,5%,. Bahkan, ini menjadi pertumbuhan yang paling lambat dalam kurun waktu enam tahun.
Untuk menekan kekerasan dan kerusuhan, pihak berwenang telah menangguhkan layanan internet seluler di Agra.
"Memblokir internet telah mempengaruhi perjalanan dan pariwisata di Agra sekitar 50-60%," kata Sandeep Arora, presiden Yayasan Pengembangan Pariwisata Agra.
Adapun negara yang mengeluarkan peringatan agar tak melakukan perjalanan ke India ialah, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Israel, Singapura, Kanada, dan Taiwan.
