Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi terkait penetapan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi tanah di Cipayung yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI.
Mengenai hal tersebut, Riza menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi secara internal terhadap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), khususnya dalam kasus mafia tanah yang kini tengah diusut.
"Tentu iya pasti evaluasi di internal, kita harus melihat fakta dan data. Bagi siapa saja yang bersalah akan ada sanksi," ucap Riza di Balai Kota DKI, Rabu (15/6/2022).
Baca Juga: Tebet Eco Park Ditutup Sementara hingga Akhir Juni, Imbas Masalah PKL dan Parkir Liar?
Mantan Anggota DPR RI itu pun mengatakan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap jajaran Pemprov DKI Jakarta sudah dilakukan oleh Inspektorat. Maka, tidak memerlukan tim khusus untuk menelusuri kasus ini.
"Secara rutin inspektorat selalu melakukan monitoring evaluasi dan pengawasan, jadi tidak perlu (membentuk tim) khusus," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi mafia tanah di Cipayung yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI.
Kedua orang tersangka tersebut salah satunya adalah notaris dan juga pihak Swasta yang ikut membantu pengadaan tanah di Cipayung, Jakarta Timur.
"Pada Senin, 13 Juni 2022, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni LD selaku Notaris, dan MTT selaku pihak swasta atau mafia pengadaan Tanah Setu Cipayung," ucap Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).
