Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menegaskan bilamana partainya takkan menggunakan politik identitas pada pemilu 2024. Karena ia bilang penggunaan politik identitas adalah mereka yang tidak memiliki prestasi.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Tahun 2022 dengan Tema: Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama, di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2022).
“Bagi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecendrungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto.
Hasto berujar bagi mereka yang menggunakan politik identitas biasanya orang-orang yang tak memiliki kompeten. Padahal narasi yang dibutuhkan sejatinya untuk pembangunan bangsa Indonesia.
“Orang-orang yang memang tidak punya suatu narasi yang memberikan inspirasi bagi seluruh warga bangsa di dalam mendorong setiap kemajuan,” urai Hasto.
Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hamka Haq mengatakan, partainya siap mensukseskan Pemilu 2024 dengan aman, damai dan tanpa kegaduhan dengan menggunakan politik identitas.
Baca Juga: Sekjen PDIP Sebut Pilpres Idealnya Diikuti Dua Paslon dan Satu Putaran Saja
“Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan, akan menuruskan persiapan menghadapi tantangan eksternal dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024. Baik Pemilu Presiden dan Pileg dan Pilkada,” jelas Hamka.
Menurut Hamka, politik identitas ini sering kali menjual berbau agama dan pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Bahkan, sekarang masih juga sering ditemui.
“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, dzalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” ungkap Hamka.
Bahkan, lanjut dia, saat ada pihak yang ditangkap polisi berkaitan dengan agama, dianggap anti Islam dan mengkriminalisasi pemuka agama.
Tak hanya itu, isu politik identitas juga sempat menyasar Megawati saat 2004, yang dimana muncul larangan memilih pemimpin perempuan, yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka rapat kali ini akan merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut.
“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untik turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” tutup Hamka.
