Anggota DPRD dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana sebelumnya sempat menyoroti anggaran lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang totalnya mencapai Rp82 miliar.
Kali ini, PSI juga menyoroti usulan anggaran ballpoint Rp124 miliar di Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Tak hanya itu saja, William juga menyoroti anggaran lainnya yang dianggap 'tak masuk akal'.
"Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," ujar anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan tertulisnya (30/10).
PSI rencananya akan menyisir dan mempertanyakan jumlah anggaran tersebut satu per satu. Pihaknya juga sudah meminta Pemprov DKI membuka secara detail soal anggaran tersebut.
"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," kata William.
William juga mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memahami isi dari anggaran untuk sejumlah kegiatan tersebut.
"Kalau gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu-menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," ujarnya.
Data sejumlah anggaran tersebut kini sudah tidak bisa diakses di situs APBD DKI.
