Ketua Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya fokus mengatasi masalah kekurangan guru. Menurutnya, saat ini masih banyak guru yang bsrstatus non-PNS.
"Karena 52 persen guru saat ini berstatus non-PNS," ujar Ramli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Senin (16/19).
Ramli juga menekankan bahwa guru adalah prasyarat pendidikan, dan tanpa guru yang berkualitas program pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, meski didukung berbagai sarana prasarana dan kurikulum yang baik.
"Untuk itu, kami meminta Kemendikbud mengubah pola pikir tersebut dan lebih fokus pada upaya mencukupkan guru kita di seluruh Indonesia," uajr Ramli.
"Tak layak kita berharap masa depan pendidikan kita digantungkan pada orang-orang yang dibayar dengan upah yang sangat murah lalu dituntut bekerja keras, memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki loyalitas yang besar, dan memiliki jiwa pendidik yang kuat tetapi tidak disejahterakan oleh negara," lanjutnya.
Menurut Ramli, salah satu solusi yang tepat untuk memperbanyak guru di Indonesia yaitu dengan mengangkat lebih banyak guru melalui perekrutan pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).
Ia juga sangat menyayangkan pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ade Erlangga menyebut anggaran Ujian Nasional bisa dialokasikan kepada kebutuhan yang sifatnya lebih penting.
"Jika mengacu kepada hal tersebut sangat tampak bahwa anggaran tersebut betul-betul hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek dan sama sekali tidak ada pikiran untuk berupaya mengembalikan anggaran itu ke negara untuk dialokasikan untuk pengangkatan guru," ujarnya.
