The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Selama 2018-2019 DPR RI Telah Setujui 15 Rancangan Undang-Undang
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
News

Selama 2018-2019 DPR RI Telah Setujui 15 Rancangan Undang-Undang

Kamis, 29 Agustus 2019 15:51 WIB 29 Agustus 2019, 15:51 WIB

INDOZONE.ID - Selama tahun sidang 2018-2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah membahas dan menyetujui sebanyak 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pada Rapat Paripurna DPR dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) DPR RI ke-74 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/8).

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan secara keseluruhan jumlah RUU yang telah selesai dibahas dari awal periode keanggotan DPR RI 2014-2019 sampai Agustus 2019 berjumlah 77 RUU.

DPR RI
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Dia menjelaskan pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki DPR merupakan perwujudan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya, pembentukan Undang-Undang dilaksanakan melalui pembahasan bersama antara DPR dan Presiden.

"Pembahasan juga mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk RUU tertentu. Sinergitas antarlembaga, khususnya antara DPR dan presiden merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi," kata Bamsoet.

Dia menilai sinergitas bukan hanya diperlukan antarlembaga, melainkan juga internal lembaga yaitu antarfraksi di DPR dan antarkementerian/lembaga di pemerintah.

DPR RI
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Menurut dia, pada tahun kelima atau tahun terakhir dari periode keanggotaan 2014-2019, kinerja fungsi legislasi DPR RI untuk RUU yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 12 RUU.

Keduabelas RUU itu terdiri dari tujuh RUU dalam proses penyusunan pada anggota dan alat kelengkapan DPR, 2 RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi, dan 3 RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I atau menunggu Surat Presiden (Surpres).

Sebanyak 36 RUU sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I dan 15 RUU sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU. Dari 15 RUU itu, terdapat 10 RUU mengenai pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama dan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain.

DPR RI
ANTARA/Indriati Eko Suwarno

Kesepuluh RUU itu di antaranya RUU bidang pertahanan dan bidang hukum yaitu ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Aspek pertahanan merupakan faktor penting guna menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kerja sama di bidang pertahanan diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara, sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Sementara di bidang hukum, perjanjian ekstradisi akan mendukung penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan kejahatan terorganisasi lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet menilai perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, termasuk tindak pidana terkait dengan perpajakan dan bea cukai.

TAG
Indozone
Rizka
Rizka

Rizka

Writer
Rizka

Rizka

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US