Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa penerapan biaya Rp0 atau gratis bagi pembuatan sertifikat label halal untuk usaha mikro kecil (UMK) akan segera diberlakukan untuk meningkatkan giat ekonomi di kalangan masyarakat.
"Idenya memang untuk UMK, itu yang digratiskan. Semangatnya itu supaya mereka tidak terbebani, karena UMK ini banyak sekali. Jadi bagaimana caranya bisa tersertifikasi (halal) tapi tidak membebankan UMK, juga tidak membebankan negara," kata Wapres Ma’ruf usai memimpin rapat pelaksanaan jaminan produk halal di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (9/1).
Ma'ruf Amin mengatakan skema alokasi anggaran untuk pembebasan biaya sertifikasi UMK tersebut sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan.
'Ya, ini akan dipikirkan supaya bagaimana biayanya murah, tidak membebani APBN, tapi tidak juga membebani perusahaan kecil atau UMK," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan dalam rapat tersebut belum diputuskan mengenai jumlah anggaran yang diperlukan untuk menggratiskan sertifikasi halal bagi UMK.
Dirinya mengatakan nilai anggaran yang dibutuhkan tersebut akan dibahas pada pertemuan berikutnya.
"Dari mana menutup dananya itu? Tadi di diskusi-diskusi belum ketemu, masih akan ditindaklanjuti di pertemuan berikutnya. Tapi prinsipnya, tentang Rp0 ini kami sudah sepakat," kata Fachrul Razi.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro serta Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.
