5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Catatan Kinerja Bidang Hukum
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
News

5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Catatan Kinerja Bidang Hukum

Jumat, 18 Oktober 2019 12:33 WIB 18 Oktober 2019, 12:33 WIB

INDOZONE.ID - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengungkapkan pada 20 Oktober 2019 ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan menggenapkan lima tahun masa pemerintahannya. Dalam lima tahun ini, tercatat beberapa keberhasilan di bidang hukum. Di antaranya terkait pemberantasan korupsi, reformasi sistem dan penegakan hukum, komitmen dalam menjunjung hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan narkoba.

Pemerintahan Jokowi-JK telah berkomitmen untuk melawan korupsi tiada henti. Hal ini bisa dibuktikan dengan Indeks Persepsi Korupsi yang terus menurun dan penyelamatan uang negara yang secara konsisten dilakukan.

Jokowi-JK
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tahun 2014, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) menunjukkan posisi Indonesia di angka 24 dan pada 2015 naik di posisi 36. Pada 2016, kembali mengalami peningkatan di posisi 37 dan 2017 tetap bertahan di angka yang sama. Sedangkan, pada 2018 mengalami perbaikan satu angka di posisi 38.

Pemerintahan Jokowi-JK juga telah memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kualitas penegakan hukum berkeadilan, baik melalui penguatan budaya hukum, perlindungan hak asasi manusia maupun reformasi kelembagaan.

Jokowi-JK
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Menguatkan posisi Indonesia sebagai negara hukum, di mana pemerintah terus mengukuhkan diri sebagai negara hukum. Di antaranya, dengan pemberantasan pungutan liar dan pembangunan pengadilan-pengadilan baru di berbagai pelosok Tanah Air.

Untuk pemberantasan pungutan liar yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), tercatat dalam lima tahun ini ada 20.953 kasus operasi tangkap tangan (OTT) dengan 32.223 orang tersangka dan Rp323,144 miliar barang bukti yang diselamatkan.

Jokowi JK
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Sedangkan, dalam perlindungan hukum untuk masyarakat terus ditingkatkan dengan kenaikan persentase tingkat penyelesaian tindak pidana dan menurunnya risiko penduduk terkena kejahatan. Persentase tingkat penyelesaian kasus tindak pidana pada 2015 sebesar 58,13 persen. Tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 58,17 persen dan pada 2017 sebesar 62,99 persen.

Sementara, risiko terkena kejahatan pada 2015 dan 2016 sebanyak 140 orang tiap seratus ribu penduduk. Tahun 2016, tercatat sebanyak 129 orang tiap seratus ribu penduduk.

Jokowi JK
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Dalam menjunjung HAM, kinerja pemerintahan Jokowi-JK telah mendapatkan apresiasi Dewan HAM PBB, saat Indonesia menyampaikan laporan kelompok kerja Universal Periodic Review tahun 2017. Sedangkan, dalam pemberantasan narkoba, pemerintah terus menggalakkan dengan berbagai program untuk menimbulkan efek jera.

Penyitaan hasil tindak pidana pencucian uang tersangka tindak pidana narkotika dan pemberantasan jaringan sindikat merupakan program penting yang terus dilaksanakan. Sejak 2015, penegak hukum berhasil menyita Rp675 miliar jumlah aset hasil pencucian uang tersangka tindak pidana narkotika dan jumlah jaringan sindikat yang diungkap mencapat 141.

Jokowi JK
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Untuk perlindungan HAM perempuan dan anak, pemerintah telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Perkawinan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak di 17 provinsi.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Indozone
Rizka
Rizka

Rizka

Writer
Rizka

Rizka

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU