PPKM Diperpanjang, Politisi PKS Beri Saran ke Pemerintah

- Senin, 25 Januari 2021 | 08:55 WIB
Pemkot Madiun padamkan lampu saat PPKM. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)
Pemkot Madiun padamkan lampu saat PPKM. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai wajar saja jika Pemerintah pusat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 8 Februari 2021. Apalagi kasus Covid-19 di Indonesia terbilang masih tinggi.

“Angkanya masih tinggi jadi wajar kalo diperpanjang,” kata Mufida kepada Indozone, Senin (25/1/2021).

Menurut Mufida, yang seharusnya menjadi fokus pemerintah pusat dalam menjalankan PPKM ini adalah evaluasi tahap pertamanya. Sebab, baik PPKM ataupun pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) angka kasus harian masih saja melejit.

“Pertanyaannya adalah bagaimana evaluasi PPKM atau PSBB selama ini dengan angka yang terus melejit?,” tegas dia.

Maka dari itu, politisi PKS itu menyatankan agar pemerintah harus segera membuat sebuah kebijakan yang terintegratif di masa PPKM ini.

“Harus ada kebijakan yang lebih terintegratif di PPKM perpanjangan,” tandas dia.

Sekedar diketahui, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya.

“Jadi bapak Presiden meminta PPKM ini dilanjutkan dari tanggal 26 Januari sampai 8 Februari,” ucap Airlangga, Kamis (21/1/2021).

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Gorontalo Dini Hari

Kamis, 25 April 2024 | 14:57 WIB
X