Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim menolak larut dalam polemik revisi UU Pemilu. Khususnya mengenai wacana normalisasi jadwal pilkada, termasuk salah satunya Pilkada DKI.
"Kalau menurut undang-undang yang ada sekarang, pilkada serentak di tahun 2024. Apakah jadwalnya tetap atau dimajukan, biar pemerintah pusat dan DPR RI yang memutuskan," ucap Lukman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2/2021).
Menurut Lukman, di tengah pandemi yang tengah memporak-porandakan sektor kesehatan dan ekonomi, tidak etis jika para elit malah sibuk bicara soal kekuasaan.
Baca Juga: Wapres: Pemerintah Cukup Baik Menangani Pandemi Covid-19
"Ini rakyat lagi sulit, PHK dimana-mana, pengangguran dimana-mana, gak etislah kita bahas pilkada, kasian rakyat," ungkapnya.
Oleh sebab itu, anggota komisi A DPRD DKI ini pun mengajak seluruh elemen masyarakat fokus membantu pemerintah mengatasi pandemi, agar kehidupan bisa kembali normal.
"Saya minta semua elemen masyarakat, dari pemerintah, teman-teman di DPRD, dan masyarakat supaya fokus pada penanganan Covid-19. Masalah siapa nanti yang maju, masih terlalu dini dibahas sekarang. Sabar dulu, nafsu banget sih," tandas Lukman.
Seperti diketahui, belakangan ini mengemuka usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beberapa fraksi di DPR memunculkan wacana merevisi UU Pemilu, agar pilkada digelar 2022 dan 2023, sehingga tidak menumpuk di tahun 2024.
