PDI Perjuangan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang ngotot untuk melakukan impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Ia menyebut, rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara.
"Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senapas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani," ucap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/3/2021).
Baca Juga: Potret Kedua Anak Nindy Curi Perhatian Netizen, Plek Ketiplek Sama Askara Harsono
Lebih lanjut, Hasto menyebutkan bahwa seorang menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.
"Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," terangnya.
Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan meminta Menteri Perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementerian pertanian, BULOG, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri," papar Hasto.