Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pereira mengatakan, keputusan Presiden Jokowi tak membalas surat dari AHY soal dugaan kudeta Partai Demokrat sudah tepat.
Sebelumnya, Demokrat menuding keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam upaya kudeta AHY.
"Jawaban presiden melalui Mensesneg atas pertanyaan Ketum PD AHY atas pertanyaan keterlibatan Moeldoko dalam kasus upaya meng-KLB kan Partai Demokrat, adalah sangat tepat," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).
Ia setuju dengan pernyataan Mensesneg Pratikno yang menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan urusan internal partai. Sehingga, kata Andras, upaya Demokrat untuk membuat opini bahwa pemerintah Jokowi melakukan praktik politik intervensi gaya orde baru gagal.
"Dengan jawaban tersebut gagalah upaya PD untuk menarik-narik seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pemerintah pada Parpol sebagaimana upaya "framing opini" Jokowi mempraktikan politik interveni Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan oleh Andi Mallarangeng," ucapnya.
Andreas menambahkan, dari kasus Partai Demokrat ini, setidaknya ada sejumlah pelajara yang bisa dipetik. Pertama, katanya, urusan internal partai tak seharusnya dibawa ke ruang publik karena dinilai tak bermanfaat.
"Tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," tuturnya.
Lalu kedua katanya, melakukan framing opini di luar konteks, sudah tak laku lagi menjadi jualan politik. Andreas mengatakan, saat ini masyarakat dan media semakin kritis, sehingga upaya framing opini Partai Demokrat terasa tak masuk akal.
"Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing, sehingga enerji bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih besar," ungkapnya.
