Pergantian Kabinet Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tinggal menunggu waktu. Partai-partai pun mulai kasak-kusuk dan melakukan berbagai lobi atau pertemuan.
Teranyar, empat partai koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin melakukan pertemuan di Kantor Partai Nasdem yang digawangi Surya Paloh. Pertemuan tanpa melibatkan partai koalisi yang tidak lolos parlemen.
Pertemuan yang dilakukan partai pengusung Jokowi untuk periode kedua ini, ditengah rencana pertemuan Jokowi, Prabowo dan Megawati, hari ini (24/7/2019). Namun, Jokowi dipastikan batal menghadiri pertemuan.
Dalam konfrensi pers, Surya Paloh seolah memberikan sinyal pada Presiden Jokowi, yang mereka usung untuk menjaga suasana kebatinan para partai pengusung.
Dalam beberapa kesempatan, para petinggi partai pengusung terutama PKB, Nasdem dan Golkar, mengungkapkan agar partai yang mengusung Prabowo-Sandi agar menjadi oposisi dan tidak masuk dalam kabinet.
Koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin berkeyakinan jika jumlah koalisi yang menangkan pilpres sudah sangat gemuk. Selain itu, jumlah kursi yang diraih partai pengusung sudah melebih 55 persen. Tidak seperti saat periode pertama Jokowi, yang harus menarik PAN dan PPP.
"Kami semuanya bersepakat bahwa kehadiran kami sebagai anggota koalisi pengusung pemerintahan Jokowi yang selama ini telah berjalan sedemikian rupa dan memiliki tingkat soliditas yang kuat, kokoh dan harmoni. Itu patut kami syukuri dan kami pertahankan agar suasana kebatinan kokoh dan soliditas partai pengusung Jokowi ini berlanjut, sekarang, dan ke depan,” ungkap Surya Paloh, Senin (23/7/2019).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang mengingikan Kursi Ketua MPR pun, menegaskan jika kolaisi tidak bisa tiba-tiba. Untuk membangun koalisi membutuhkan waktu lama. "Kalau kebersamaan bisa ya nanti tetap bersama. Tapi butuh waktu untuk sosialisasi bersama," ujarnya di DPP PKN, Senin (23/072019).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang punya kedekatan dengan Gerindra kala sama-sama berkoalisi dalam Pilres dengan mengusung Megawati-Prabowo, 2009 lalu, menegaskan, jika adanya pertemuan PDIP dan Gerinda, untuk tidak dikaitkan dengan koalisi bahkan bagi-bagi kursi di kabinet atau MPR.
"Pertemuan jangan dimaknakan terlalu jauh dengan pembentukan koalisi. Sebab terkait koalisi pasca pilpres, fatsunnya harus dibahas bersama antara Presiden dengan seluruh Ketum Koalisi," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
