Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Antikorupsi yang ada di 29 kabupaten/kota Jateng. Hal itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sekaligus menjadi provinsi percontohan.
Menurut Ganjar, desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
“Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," ujar Ganjar pada acara Kick Off Desa Antikorupsi sebagaimana dalam siaran persnya, Kamis (15/12/2022).
Baca Juga: Tiba di Gedung KPK, Begini Penampakan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak
Adapun 29 Desa Antikorupsi di Jawa Tengah. Yakni Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.
Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.
Kata Ganjar, upaya yang dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK di tahun 2023 mendatang.
"Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," urainya.
Baca Juga: Soal Wakil Ketua DPRD Jatim Kena OTT, KPK Bilang Begini
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut bahwa Ganjar Pranowo punya respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi.
"Saya mengapresiasi karena 'lho program tahun 2023' ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.
Diakuinya, semua Gubernur menyampaikan keinginannya dalam mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satunya yang mengimplementasikannya.
"Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh gak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi," tandasnya.
