Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menilai ide membubarkan koalisi sangat tidak masuk akal. 

Menurutnya, sebuah pemerintahan harus didukung partai-partai politik dan dikontrol pihak oposisi sehingga pemerintah berjalan efektif dan efisien.

"Jadi kalau kemudian isunya digeser bahwa koalisi bisa membahayakan persatuan, itu cara berpikir yang salah dan keliru," kata Karding di Jakarta, Minggu (9/6), dilansir dari Antara.

Ketua DPP PKB itu juga mengatakan dalam sistem politik multi-partai, koalisi merupakan sebuah keniscayaan dan tidak mungkin untuk tidak berkoalisi dalam membangun negara.

Dia menilai permasalahannya bukan pada koalisi, namun bagaimana cara membangun tradisi pada para politisi, pemimpin, institusi, dan masyarakat dalam tiap kompetisi politik.

"Selain itu harus dibarengi juga dengan sikap siap menang dan kalah. Sikap seperti itu pada prinsipnya adalah hakikat demokrasi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter-nya.

"Pak Prabowo, pemilu sudah usai, gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres, tidak melibatkan partai. Saya usul anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir karena anda pemimpin koalisi yang mengajak bergabung, datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland.

Rachland menyarankan kepada Jokowi untuk membubarkan koalisi. Sebab menurutnya, dengan tetap mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat.