Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diimbau menggunakan aset-aset Pemda berupa gedung olahraga hingga balai rakyat untuk menampung orang dalam pemantauan (ODP), serta pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona yang tidak memungkinkan isolasi mandiri.
"Betapa banyak keluarga-keluarga yang rumahnya sempit, rumah petak kontrakan atau rumah susun. Jika ada di antara mereka yang masuk kategori ODP atau PDP, tentu jika melakukan isolasi mandiri di tempat sendiri, akan sangat riskan bagi anggota keluarga dan lingkungannya," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, ketika dikonfirmasi Indozone, Rabu (8/4/2020).
Kurniasih mendukung jika Pemprov DKI berencana membuat shelter communal dengan tata letak dan perlengkapan yang dibutuhkan.
"Ini bisa disinergikan, misal dengan memanfaatkan GOR-GOR atau balai rakyat milik Pemprov untuk menjadi shelter-shelter communal," jelasnya.
Pemprov DKI diharapkan memasifkan test berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR). Tujuannya agar segera dapat diambil tindakan yang cepat dan tepat sesuai status hasil tes karena rapid test terbukti kurang efektif dalam mendeteksi virus corona.
Begitupun dengan rencana Pemprov DKI mengalokasikan bantuan untuk pekerja harian dan penduduk miskin, juga harus dikawal dan dipastikan berjalan baik.
"Warga Jakarta yang terdampak secara ekonomi juga harus dipikirkan oleh Pemprov dan juga pemerintah pusat. Prediksinya bisa lebih dari 3 juta warga DKI yang harus mendapat bantuan. Pemerintah pusat harus ikut berkontribusi dalam pelaksaan PSBB dan dampaknya bagi msyarakat. Inilah saat yang tepat pemerintah pusat membuktikan negara hadir melindungi rakyat," ungkapnya.
